Teuku Arpha

Laki-Laki, 30 tahun

Aceh, Indonesia

DaLam hening dan sepiku di hari”ku,, Aku tak tau lagi kemana aku harus tujukan langkahku,, Kemana harusku tepikan rasa dan asaku yang menggeLayut Jiwaku,, Kemana harusku labuhkan segaLa penatku,, Yang terasa begitu menggigit diriku,
| ::

Navbar3

Education Net

Loading...

Monday, April 15, 2013

Polisi Cerdas

KONON jika kita ditilang oleh polisi karena bertelepon sambil mengemudi, maka polisi akan menghampiri Anda dengan ramah, dan kemudian mengatakan kekhawatirannya atas keselamatan kita jika terjadi kecelakaan. “Jika masuk rumah sakit, Anda akan membayar sangat mahal. Anda juga tak dapat bekerja, yang berarti kehilangan pendapatan. Anda juga perlu banyak uang memperbaiki mobil Anda,” demikian kira-kira nasihat polisi.  Bagaimana polisi di Indonesia menghadapi kasus serupa?

Dalam buku Police for The Future (David H. Bayley, 1994) dikisahkan upaya polisi menangkap seorang pengendara truk yang mabuk, yang sudah berumur 70 tahun. Atas dasar informasi masyarakat, polisi tiba di rumah tersangka, dan melihat si pemabuk itu dengan seorang ibu tua yang duduk di kursi roda. “Kami harus menangkap suami Anda, karena berkendera sambil mabuk dan telah membahayakan banyak orang,” kata si polisi kepada si ibu tua. Tapi “Saya bukan istrinya, saya ibu kandungnya, umur saya 100 tahun!” Sang ibu bermohon sambil berurai air mata agar polisi tak menangkap anaknya, sambil berkata “Saya hidup dengan Tuhan dan dia hidup denganku.”

Si ibu bahkan mencoba bangun dari kursi rodanya untuk menunjukkan dia masih kuat untuk mengurus anaknya. Polisi menyadari bahwa situasi sudah tak memungkinkan untuk menangkap si pengemudi mabuk itu dan menjebloskannya ke penjara, seperti yang sepantasnya ia lakukan. Mereka hanya bisa menulis surat panggilan untuk menghadap ke pengadilan karena melanggar lalu lintas dan berjabat tangan dengan ibunya yang sudah tua. Di mobil patroli, si polisi melapor ke markas, “kami telah melaksanakan tugas.”

Dalam cerita pertama, polisi bekerja tak langsung mengacu atau bicara tentang bahwa “Anda telah melanggar hukum ini” atau “telah melanggar hukum itu,” melainkan bicara tentang keselamatan pengendara. Dalam kasus kedua, polisi tak menggunakan seluruh kewenangan yang dimilikinya, dengan menangkap si pemabuk, tapi polisi memastikan bahwa hukum tetap dapat ditegakkan dengan meminta si pemabuk menghadap ke pengadilan. Dalam dua kasus itu, perhatian polisi bukan kepada the law (hukum), melainkan kepada people (orang).

 Otak akal

Tentu cara polisi menangani kasus itu, tak bisa dipukul rata, melainkan tergantung pada jenis kejahatan yang dihadapi atau ditangani oleh polisi. Karena itu, saya tak hendak meminta agar polisi bertindak seperti dalam dua cerita di atas. Dalam menghadapi kasus-kasus tertentu, polisi harus bertindak tegas dan benar, sesuai dengan kebutuhan, dan profesional. Jika pun tulisan ini diawali dengan dua cerita itu, maka itu dimaksudkan untuk menunjukkan sisi lain dari bagaimana polisi menggunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas keseharian.

Selama ini kita mengenal istilah IQ (Intelectual Quotient) dan EQ (Emotional Quotient). IQ tak berguna tanpa EQ, yang diterjemahkan sebagai kecerdasan perasaan. Ini sekaligus mengoreksi situasi yang sering kita hadapi, di mana orang hanya menggarap kecerdasan akal, melupakan kecerdasan perasaan padahal di masa mendatang, mengutip Daniel Goleman (Emotional Entelligence-Why It Can Matter More than IQ, 1996), otak emosional akan lebih dominan dibanding otak okal. Menurut Goleman, manusia yang ber-EQ tinggi akan berperilaku pas secara sosial, dan banyak masalah sosial yang serba ruwet yang muncul karena EQ yang rendah, dan karena itu aspek EQ perlu didorong untuk lebih diperhatikan.

Kunarto, mantan Kapolri, pernah menyebutkan bahwa penekanan aspek EQ itu menjadi kebutuhan mutlak dunia kepolisian. Menurut saya, kebutuhan itu sampai dengan saat ini dan masa mendatang. Sebagai bukti, Polri selalu mendapat sorotan negatif lebih banyak dibanding lembaga Kejaksaan dan Pengadilan. Masih terdapat persepsi masyarakat, bahwa berurusan dengan polisi selalu memakan waktu dan berbelit-belit. Sikap pilih-pilih bulu oleh polisi juga masih kental dirasakan masyarakat. Kebanyakan orang tak puas terhadap kinerja polisi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pengusaha besar dan pejabat.

Dalam beberapa kesempatan saya juga mendengar kritik dalam proses rekrutmen menjadi anggota Polri, yang sering disebut tak transparan dan bersifat transaksional. Namun bukannya Polri tak mendapat penghargaan. Dalam pemberantasan terorisme, prestasi Polri tak hanya diakui oleh rakyat Indonesia melainkan juga diakui dunia, seperti kemampuan membongkar kasus terorisme Bom Bali I dan II. Sayangnya, citra bagus itu cepat tenggelam ketika kemudian ada cara penanganan kekerasan yang tak akuntabel dan melanggar hak asasi manusia, kasus korupsi, ketidakdisiplinan, dan narkoba.

Memang ada pendidikan dan pelatihan (diklat). Namun, di masa lalu diklat ini disebut-sebut sering dikelola oleh orang yang bermasalah di lapangan. Dalam kondisi demikian tentu sulit diharapkan hasil yang bagus, perwira yang lulus diklat segera melupakan sumpah jabatannya hanya sehari setelah pelantikan, dan saat berhadapan dengan uang, segalanya menjadi luntur seketika. Barangkali, masih belum cukupnya keseimbangan antara hardskills dengan softskills. Polisi pintar, namun tak jujur. Polisi sangat mumpuni dari segi ilmu dan teknis penanganan kejahatan, namun tak disiplin, melupakan standar moral, dan berlaku tak etis.

 Pembenahan

Jika inti cerita di awal tulisan ini adalah polisi tidak menaruh perhatian kepada hukum melainkan kepada orang, maka sesungguhnya bukan hendak dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas, polisi meminggirkan saja esensi hukum dengan menomorsatukan sisi kemanusiaan. Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, tetaplah menjadi tugas dan fungsi utama Polri. Namun harus dipahami bahwa (tugas) polisi itu unik; menertibkan masyarakat, namun sekaligus juga diberi kewenangan melakukan kekerasan jika diperlukan. Polisi adalah sipil yang berseragam, tapi dengan senjata di tangan. Mereka penegak hukum, namun dapat mengekang kebebasan orang. Dengan semua keunikan ini, kita tentu berharap polisi memiliki sikap yang benar dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

Karena itu, usulan agar Polri lebih peduli pada aspek EQ, pada aspek akal, yang pernah disampaikan Kunarto, tetap relevan sampai dengan sekarang. Pembenahan sisi akal tadi penting dicermati sebab di masa mendatang, seiring dengan kehidupan yang semakin sulit dan menekan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat mungkin akan jauh lebih kompleks. Situasi ini akan menjadi lahan subur bagi timbulnya kejahatan dan kerawanan. Pendekatan tradisional yang mengedepankan proses sidik dan kemudian menyampaikan berkas pemeriksaan kepada kejaksaan, tak lagi dapat diandalkan.

Polisi harus semakin mampu membuat masyarakat berada di garis depan dalam menjaga dan melindungi diri sendiri serta lingkungan dibanding perlindungan polisi yang terbatas SDM dan sarananya. Polisi harus semakin inovatif dalam pengelolaan kamtibmas, termasuk mengedepankan nuraninya dalam bertugas. Ini hanya dapat dilakukan jika polisi memiliki keseimbangan antara intelektualitas dan spritualitas, antara IQ dan EQ yang disebutkan di atas.